Panglima TNI Jamin TNI Netral
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Djoko Santoso, menjamin netralitas TNI dalam pemilu 2009. Mereka juga tidak akan mempengaruhi keluarga besar TNI dalam memberikan suara.
”Kami tidak memiliki hubungan apa pun dengan organisasi politik,” kata Djoko, usai mengikuti Rapat Pimpinan Departemen Pertahanan 2009, Selasa (13/1).
Dalam pemilu mendatang, ungkap Djoko, TNI memposisikan dirinya netral. Dengan begitu, TNI akan menghargai elemen masyarakat yang memiliki hak suara. Djoko memastikan pihaknya tidak akan memberikan arahan apa pun kepada pihak lain terkait pemilu.
Mengenai kekhawatiran adanya tarik menarik kepentingan dalam keluarga besar TNI, terutama untuk memilih salah satu parpol, Djoko juga memastikan hal itu tidak akan terjadi. TNI tidak memiliki kompetensi untuk memberikan arahan politik, termasuk kepada keluarga besar TNI.
”Meski ada keluarga besar TNI yang memiliki hak suara, kami akan menghargai itu dan tidak akan memengaruhi pilihan mereka,” ujarnya.
Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, berharap TNI bisa terus menjaga netralitasnya dalam pemilu. Sikap netral TNI, kata dia, sudah diamanatkan dalam undang-undang. ”Tahun 2009 merupakan tahun politik bagi Bangsa Indonesia, namun penting bagi jajaran TNI untuk menjaga netralitasnya,” ungkap Juwono.
Direktur Eksekutif Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, pesimis TNI bisa menjaga netralitas dalam pemilu.” Tarik menarik kepentingan di tubuh TNI sangat mungkin terjadi,” kata Gun Gun. Tarik menarik ini diperkirakan mulai terjadi menjelang pemilu, khususnya pada pelaksanaan Pilpres, yang melibatkan capres dari kalangan TNI.
Tarik menarik kepentingan itu, menurut Gun Gun, tidak akan terjadi di dalam keluarga besar TNI. Justru sikap tidak netral berpotensi terjadi di kalangan elite TNI.
Ditambahkannya, semua capres, khususnya yang berasal dari kalangan TNI, akan berebut massa dari TNI. Upaya ini diperkirakan akan ditempuh dengan cara melakukan pendekatan dengan kalangan elit TNI. Ini dilakukan karena dalam tubuh militer dikenal sistem komando.
”Di tubuh militer dikenal sistem satu komando (unity of command),” ujar Gun Gun. Sehingga untuk meraih massa dari TNI dianggap cukup dengan mendekati komandannya.
Dipaparkan pula, seorang purnawirawan yang sudah tidak aktif tetap akan setia kepada atasannya. Contohnya, Sudi Silalahi dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muchdi PR dengan Prabowo Subianto.
Atas kondisi seperti ini, Gun Gun mengingatkan, netralitas merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi TNI. Jika masih ada sikap tidak netral di tubuh TNI, maka reformasi tidak berjalan dengan baik.
TNI kurang anggaran
Terkait dengan kebutuhan anggaran, Juwono mengatakan, TNI membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 460 miliar, untuk bidang pertahanan. Kekurangan anggaran dalam bidang pertahanan, menurut Juwono, bisa menyebabkan gangguan terhadap kemampuan TNI dalam menjaga keutuhan wilayah.
”Saya minta pada instansi keuangan negara mempertimbangkan tambahan anggaran Rp 460 miliar untuk TNI,” kata Juwono.
Anggaran TNI sebesar Rp 33,6 triliun dalam APBN, lanjutnya, terancam mengalami pemotongan. Ini disebabkan ada rencana anggaran TNI dalam APBN Perubahan akan sepuluh persen. ikh(republika)
