Koalisi
Koalisi partai politik, seperti yang telah sering kita dengar dalam perpolitikan di Indonesia ini, merupakan suatu gabungan beberapa partai politik. Koalisi partai ini sering terjadi ketika ada pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah atau pun pemilihan presiden. Koalisi partai bisa saja dilandasi oleh beberapa hal, misalnya kesamaan ideology, kesamaan visi misi, kesamaan historis, atau kesamaan yang lainnya. Koalisi partai adalah hal yang wajar terjadi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem multipartai. Jelas did ala multipartai untuk mendapat suatu kekuasaan yang maksimal maka harus menggabungkan kekuatan beberapa partai.
Koalisi antar partai dapat dilihat di dalam pemerintahan SBY-JK, yaitu di dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Di dalam kabinet Indonesia Bersatu bentukan SBY ini terdiri dari berbagai macam partai, misalnya Partai Demokrat, PKS, Golkar, dan lain-lain. Koalisi di dalam kabinet SBY ini tentu dengan tujuan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan partai yang ada. Dan tentu saja unutk menggalang kekuatan di parlemen (DPR). mengingat bahwa SBY berasal dari partai yang memperoleh suara kecil di DPR yaitu Partai Demokrat.
Koalisi tentu menginginkan terciptanya suatu pemerintahan yang kuat sehingga semua program-program yang direncanakan oleh pemerintah terlaksana dengan lancar. Tetapi terkadang kenyataan tidak sesuai yang diharapkan semula. Ada beberapa partai yang merupakan pendukung koalisi kabinet (pendukung pemerintah) tetapi ternyata dia tidak mendukung pemerintah ketika berada di parlemen. Secara logika saja, bahwa suatu partai yang merupakan penyokong pemerintah tentu nya harus mendukung pemerintah itu sendiri ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan. Tetapi, pada kenyataannya ada partai yang tidak malah menjegal pemerintah itu sendiri di parlemen.
Penjegalan kebijakan di parlemen oleh partai pendukung pemerintah tersebut disertai dengan alasan-alasan tertentu. Suatu kebijakan pemerintah apabila dinilai oleh suatu partai itu bakal mendongkrak citranya di masyarakat dan kebijkan tersebut merugikan rakyat, maka partai yang mendukung koalisi cabinet bakal menjegal pemerintah ketika di parlemen. Misalnya saja PKS yang mendukung koalisi kabinet pemerintah SBY tetapi dalam kasus kenaikan harga BBM 2008 kemarin malah mendukung penggunaan hak angket oleh DPR. Seharusnya PKS sebagai partai pendukung cabinet tentu menolak penggunaan hak anget tersebut, seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat dan Golkar.
Kasus-kasus dalam koalisi ini tentunya akan menghambat kinerja pemerintah. Pemerintah menjadi tidak kuat, padahal pada awalnya sudah membangun koalisi dengan tujuan untuk membentuk kekuatan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan menjadi terhambat. Semoga saja di Pemilu 2009 nanti koalisi yang dibangun oleh pemerintah yang terpilih merupakan koalisi yang kuat sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
